Oleh: Rastono Sumardi, S.Pd., M.E
Tahun 2025 hingga 2026 bukanlah sekadar pergantian kalender administratif biasa. Momen ini adalah titik demarkasi krusial bagi sejarah pembangunan Indonesia modern, sebuah fondasi awal menuju visi “Indonesia Emas 2045”. Dinamika geopolitik, stagnasi pertumbuhan ekonomi historis di angka 5 persen, dan transisi kepemimpinan pasca-Pilkada serentak 2024 menciptakan sebuah jendela kesempatan strategis (strategic window of opportunity) untuk merombak total arsitektur perencanaan pembangunan kita—dari pusat hingga ke tingkat desa.
Laporan terbaru mengenai Evaluasi dan Reset Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJMN) dan Daerah (RPJMD) 2025–2029 menyingkap sebuah pergeseran fundamental. Tidak sekadar mengubah angka dan target, pemerintah kini secara tegas beralih dari fundamentalisme pasar bebas menuju hibrida “Ekonomi Pancasila”.
Peran Baru Negara dan Dekonsentrasi Spasial
Dalam paradigma baru ini, negara tidak lagi bersikap pasif sebagai sekadar “wasit” pasar. Negara dituntut menjadi aktor sentral yang memelopori dan menyeimbangkan distribusi kekayaan. Konsep pertahanan nasional pun diredefinisi; bukan sekadar urusan militer, melainkan kemandirian mutlak pada sektor pangan, air, dan energi. Ketahanan pangan kini dipandang sebagai syarat kedaulatan eksistensial, memaksa seluruh kementerian dan lembaga memutar haluan kebijakan agar tidak lagi bergantung pada rantai pasok internasional.
Untuk mengejar lompatan target pertumbuhan 8 persen, mesin ekonomi tidak bisa lagi hanya mengandalkan Pulau Jawa. Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 secara agresif mendesain rekayasa tata ruang yang memaksa dekonsentrasi spasial menuju Kawasan Timur Indonesia. Wilayah timur dipacu dengan dorongan infrastruktur masif untuk mencapai pertumbuhan 6,5 hingga 7,3 persen, mengandalkan hilirisasi sumber daya alam.
Posisi Strategis di Kabupaten Banggai
Keserentakan Pilkada 2024 melahirkan orkestrasi perencanaan yang langka. Rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten kini memiliki garis linear yang tegas. Kita bisa melihat konvergensi tata ruang ini secara nyata di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai yang memposisikan dirinya sebagai “Gerbang Timur” pembangunan.
Banggai memegang peranan krusial dalam dua klaster raksasa: Klaster Industri Morubang (hilirisasi tambang) dan Klaster Wisata Bahari Balatoju (ekonomi biru). Program inovasi daerah seperti NAWAITU dan inisiatif kemandirian pangan lokal berhasil meresonansi agenda makro Asta Cita secara presisi di akar rumput.
Namun, telaah sosio-ekonomi menunjukkan adanya paradoks pertumbuhan. Lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan dan hilirisasi cenderung eksklusif. Nilai tambah ekonomi raksasa ini belum sepenuhnya berhasil menetes ke bawah untuk menghapus kemiskinan struktural di pelosok. Jurang ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) antara angkatan kerja lokal dan kebutuhan industri tinggi masih menganga. Di saat yang sama, visi Banggai terbentur oleh keterbatasan ruang fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai infrastruktur konektivitas yang memadai, belum lagi ancaman degradasi ekologis yang membayangi.
Dilema Fiskal dan Paradoks Makan Bergizi Gratis
Di tingkat nasional, ambisi transformasi ini juga berhadapan dengan tembok keras realitas anggaran. Dengan rasio pajak (tax ratio) yang masih terperangkap di angka stagnan, ruang fiskal negara sangat sempit. Defisit APBN mulai melebar, menciptakan ancaman tergerusnya (crowding out) anggaran belanja produktif.
Manifestasi dari dilema ini terlihat jelas pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski berawal dari niat mulia memberantas stunting, eksekusinya yang menyapu rata (blanket coverage) tanpa kriteria ketat justru memicu pemborosan sumber daya (deadweight loss). Evaluasi empiris menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen anggaran bernilai ratusan triliun rupiah mensubsidi kelompok menengah ke atas yang sebenarnya tidak rentan gizi. Hal ini memicu hilangnya peluang (opportunity cost) untuk menginjeksikan modal pada sektor yang jauh lebih berdampak seperti riset, sekolah vokasi, sistem informasi desa, hingga infrastruktur jalan.
Resolusi dan Transparansi Berbasis Data
Arsitektur RPJMN 2025–2029 sejatinya adalah kanvas teknokratik yang paling agresif yang pernah didesain republik ini. Namun, visi Indonesia Emas tidak akan terwujud hanya dengan dokumen yang indah. Dibutuhkan intervensi korektif yang presisi:
-
Digitalisasi dan Tata Kelola Data: Perbaikan program populis seperti MBG mutlak membutuhkan integrasi Satu Data Indonesia (By Name By Address). Subsisi harus ditargetkan presisi hanya pada persentil masyarakat miskin. Pengembangan portal administrasi publik dan dasbor pendataan dari tingkat desa ke kabupaten adalah kunci efisiensi anggaran negara.
-
Kemandirian Fiskal Daerah: Daerah otonom seperti Banggai harus berani merekayasa penataan ulang pendapatannya. Re-negosiasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas, revitalisasi pajak daerah yang terintegrasi secara real-time, hingga digitalisasi perizinan tunggal akan memberikan darah segar bagi ruang fiskal daerah untuk menopang perannya sebagai episentrum industri timur.
-
Prioritas Pembiayaan Produktif: Pinjaman dan pembiayaan eksternal harus difokuskan sepenuhnya pada konektivitas logistik, ketahanan energi, dan perbaikan SDM lokal agar kawasan timur tidak hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi sumber dayanya sendiri.
Keberhasilan periode 2025–2029 pada akhirnya tidak ditentukan oleh narasi dokumen setinggi langit, melainkan oleh keberanian mengeksekusi disiplin tata kelola dan memanfaatkan keakuratan data demi kesejahteraan publik yang sebenar-benarnya.
