Oleh : Rastono Sumardi, S.Pd., M.E
Bagi masyarakat umumnya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sering kali dibungkus dengan narasi kemenangan yang megah. Seolah-olah, dengan diraihnya predikat tersebut, kesejahteraan rakyat secara otomatis akan terwujud. Namun, sebagaimana kita pahami, WTP bukanlah “sertifikat halal” anti-korupsi. Ia hanyalah sebuah potret kerapian administratif.
Namun, mengkritik WTP sebagai sesuatu yang “kurang seksi” atau sekadar simbolik, perlu dilakukan dengan hati-hati. Dalam kerangka Ekonomi Pembangunan, kita harus mendudukkan kedua hal ini—akuntabilitas keuangan (WTP) dan akuntabilitas kinerja (SAKIP)—sebagai dua sisi dari koin yang sama, bukan dua kutub yang saling meniadakan.
WTP: Syarat Perlu, Bukan Syarat Cukup
Dalam teori kelembagaan ekonomi, disiplin keuangan bukanlah kewajiban administratif biasa, melainkan aset kelembagaan (institutional capital). Membangun birokrasi yang disiplin dari kondisi yang sebelumnya mungkin berantakan adalah prestasi manajerial yang sangat berat.
Jika kita mengabaikan pentingnya WTP dengan dalih yang penting rakyat sejahtera, kita sebenarnya sedang merapuhkan fondasi pembangunan itu sendiri. Tanpa disiplin keuangan yang tervalidasi, kebocoran anggaran akan menjadi penyakit sistemik yang mustahil disembuhkan. Dalam ekonomi pembangunan, WTP adalah syarat perlu (necessary condition); ia memastikan bahwa sumber daya yang ada tetap utuh sebelum disalurkan untuk kepentingan publik.
Jebakan Narasi Efektivitas
Kritik yang sering muncul adalah: Apa gunanya laporan rapi jika ada infrastruktur olahraga dibangun di saat rakyat butuh sembako?” Secara teoretis, kita harus melihat ini dari kacamata Value for Money.
Pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik—selama memenuhi spesifikasi teknis dan perencanaan yang matang—memang merupakan investasi. Dalam ekonomi pembangunan, pemerintah daerah tidak hanya bertugas sebagai pemberi bantuan sosial, tetapi juga sebagai katalisator ekonomi. Jika sebuah proyek infrastruktur mampu menciptakan multiplier effect (efek pengganda), menarik investasi, atau menggerakkan ekonomi lokal, maka ia adalah bentuk akuntabilitas kinerja yang sah, terlepas dari apakah proyek itu terlihat mendesak atau tidak.
Pemerintah memang harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam proyek mercusuar, namun mengukur efektivitas hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar adalah penyederhanaan yang bisa menjebak daerah dalam poverty trap (jebakan kemiskinan). Pembangunan ekonomi membutuhkan aset fisik yang mampu mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Kepercayaan Pasar dan Kredibilitas Daerah
Ada dimensi lain yang sering luput dari perhatian publik: Kepastian Hukum dan Iklim Investasi. Dalam era New Public Management, opini WTP adalah sinyal bagi pasar. Investasi swasta—yang seringkali menjadi mesin utama pertumbuhan PDRB di daerah seperti Banggai—sangat bergantung pada transparansi fiskal.
Daerah yang mampu mempertahankan WTP secara konsisten memiliki risk premium yang lebih rendah bagi investor. Jika kita meremehkan predikat WTP, kita sebenarnya sedang berisiko mengikis kepercayaan pihak luar untuk menanamkan modal. Padahal, modal inilah yang nantinya akan membiayai perbaikan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memang menjadi hajat hidup orang banyak.
Menuju Warisan Terbaik Pembangunan
Jadi, mari kita dudukkan dengan benar debat yang mempertentangkan administrasi dan kinerja. Keduanya adalah sistem yang saling melengkapi:
1. WTP adalah tentang efisiensi input: Memastikan uang tidak hilang dan sistem tetap sehat.
2. SAKIP adalah tentang efektivitas outcome: Memastikan setiap rupiah yang sudah diamankan tersebut benar-benar memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Tujuan akhir kita memang bukan sekadar piala di atas meja, melainkan dampak nyata. Namun, marilah kita ingat bahwa kita tidak bisa membangun rumah di atas fondasi yang retak. WTP adalah fondasi kelembagaan kita, dan SAKIP adalah struktur yang kita bangun di atasnya agar rakyat bisa bernaung dengan nyaman dan sejahtera.
Inilah yang seharusnya menjadi Warisan Terbaik Pembangunan yang sebenarnya: pemerintah daerah yang tidak hanya berani jujur dalam angka, tetapi juga cerdas dan efektif dalam bekerja.
Luwuk, 29 Mei 2026
