MEMBEDAH SOAL GUGATAN KE MK PASCA PSU BANGGAI

Oleh : Rastono Sumardi

Menggugat hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) ke Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki konteks hukum  yang diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan mengenai konteks hukum dan kemungkinan putusan MK terkait gugatan hasil PSU Pilkada:

A. KONTEKS HUKUM

1. Dasar Hukum Umum
   • UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
   • Peraturan MK (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
   • Putusan MK sebelumnya yang memerintahkan dilakukannya PSU biasanya disertai syarat teknis pelaksanaannya.

     2. Objek Gugatan Yang bisa digugat ke MK adalah:

• • • Perselisihan hasil penghitungan suara pasca PSU.
    • Dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan PSU.
    • Tidak dipatuhinya amar putusan MK sebelumnya dalam pelaksanaan PSU.
    • Manipulasi administratif  saat PSU.

    3. Syarat Formil & Materil

• • Harus diajukan oleh pasangan calon peserta Pilkada
  • Selisih suara harus memenuhi ambang batas:
    • 0,5% untuk jumlah pemilih ≤ 250.000
    • 1% untuk jumlah pemilih > 250.000–500.000
    • 1,5% untuk jumlah pemilih > 500.000–1.000.000
    • 2% untuk jumlah pemilih > 1.000.000
  • Gugatan diajukan maksimal 3 hari setelah pengumuman hasil resmi oleh KPU

B. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN MK DALAM MEMUTUS

• Apakah ada pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan PSU?
• Apakah terjadi penghilangan hak pilih (daftar pemilih bermasalah, intimidasi, dll)?
• Apakah pelanggaran dalam PSU berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir?
• Bukti-bukti autentik dari Bawaslu, KPU, dan para saksi.

C. KEMUNGKINAN PUTUSAN MK ATAS GUGATAN PSU, antara lain:

1. Menolak Permohonan Jika permohonan tidak memenuhi syarat formil/materil, atau tidak terbukti terjadi pelanggaran yang memengaruhi hasil.
2. Memerintahkan Penghitungan Ulang Suara di TPS Tertentu

• • Jika ada indikasi kecurangan atau salah hitung di sejumlah TPS.
  • Hal ini bersifat parsial dan spesifik.

*) Penulis adalah Koordinator Satupena Sulawesi Tengah